Cegah Konflik di Pemilu 2024, Bawaslu Papua Rangkul Tokoh Adat Sarmi

SARMI, POJOKINDO.com – Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan hajatan nasional yang rawan akan terjadinya kecurangan, sehingga pencegahan kecurangan bahkan potensi konflik perlu dilakukan.

Dalam upaya mencegah konflik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membangun kerjasama sekaligus mengajak tokoh adat setempat untuk menjaga  keamanan dan stabilitas serta kecurangan sosial jelang Pemilu 2024.

Hal tersebut di sampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin usai bertatap muka dan berdialok dengan komunitas masyarakat adat  Kabupaten Sarmi, bertempat di  auditorium Biro Bantuan Hukum, Jumat (2/2/2024).

Hardin Halidin mengatakan, pencegahan konflik diutamakan di wilayah yang rawan kelompok perisai.

Hardin menyebutkan tokoh ketokohan di daerah Papua masih sangat diterima masyaarakat, oleh karena itu, Bawaslu memilih jalur masuk melalui kearifan lokal dengan cara tersebut.

“Selain itu, Bawaslu Papua secara internal juga melakukan sejumlah hal sebagai persiapan pengawasan pemilu di daerah Sarmi Salah satunya meningkatkan kapasitas jajaran Pemilu,” terangnya.

Dirinya juga memastikan urusan infrastruktur tidak menjadi hambatan teknis dalam persiapan Pemilu 2024.

“Saat ini konsentrasi Bawaslu memastikan bahwa kapasitas dan kualitas kerja jajarannya mampu melakukan pengawasan percepatan penditribusian logistik hingga pengawasan di pemungutan suara sudah siap,” ujar Hardin Halidin.

Diharapkan jalinan kerjasama antar lembaga dapat memudahkan teknis Bawaslu dalam melakukan pengawasan,hal ini dilakukan karena peran tokoh adat juga penting untuk mencegah konflik dan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu. 

“Tokoh adat adalah orang yang menjalankan serta yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat,” jelasnya.

“Tokoh adat merupakan ujung tombak dalam memberikan edukasi tentang pendidikan politik. Penguatan pendidikan politik tentu saja menjadi senjata yang ampuh untuk menghentikan intimidasi politik yang muncul akibat perbedaan pilihan ataupun kampanye hitam,” sambung Hardin Halidin.

Untuk menciptakan Pemilu yang aman dan damai, diperlukan peran seluruh elemen masyarakat untuk secara tegas menolak pelanggaran terhadap Pemilu.

“Seluruh masyarakat juga perlu memahami bahwa pemilu adalah pesta rakyat sehingga sudah seharusnya dijaga agar Indonesia khususnya Papua menjadi tetap aman dan kondusif. Dalam hal pengawasan, tokoh adat juga diharapkan memiliki peran untuk ikut serta mengawasi jalannya pemilu dan tidak segan melapor kepada Bawaslu apabila ditemukan pelanggaran pemilu, seperti adanya politik uang,” paparnya.

Dalam kesenpatan yang sama juga di sampaikan Ondoafi Ba’aiserwar, Kaleb Sawen bahwa dirinya meminta kepada seluruh pihak untuk mensukseskan pentahapan Pemilu 2024.

Kaleb juga meminta kepada masyarakat di wilayah Sarmi untuk tidak terprovokasi atas isu-isu yang menghambat kelancaran pemilihan umum 2024.

“Terutama mengantisipasi berbagai potensi kerawanan terkait politik uang dan serangan fajar,” tandas dia. (ka)