Puluhan Pengusaha Asli Papua Geruduk Kantor MRP, Ini Tuntutannya
JAYAPUA, POJOKINDO.com – Puluhan pengusaha asli Papua mendatangi kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jayapura, Rabu (31/1/2023). Mereka yang tergabung dalam forum pengusaha asli Papua meminta MRP menyuarakan hak dalam proses pekerjaan proyek.
Ketua Forum Pengusaha Asli Papua, Sonny Wanma di hadapan anggota MRP, mengatakan tujuan kedatangannya untuk meminta MRP berpihak dan menyuarahkan hak mereka.
“Kedatangan kami bertujuan untuk menyampaikan berapa aspirasi poin yang sudah tadi saya sampaikan bisa sampaikan, intinya terkait tentang keberpihakan kepada Pengusaha OAP, kami berupaya supaya lewat lembaga mrp yang terhormat sebagai corong bagi kita punya kebutuhan masyarakat asli,” ujarnya di Kantor Gedung MRP APO, Rabu, (31/01/2024).
Ia berharap setiap surat-surat profile yang mereka masukkan di tahun anggaran 2024 ini lewat Lembaga ini mungkin MRP bisa bersuara.
“Mungkin kita bisa dapat di kota Jayapura oleh dinas dan Pemerintah lainnya seperti Kementerian pupr yang ada di Provinsi Papua khususnya kota Jayapura ini dapat mengakomodirkan Artinya kita tidak bicara dalam ranah yang besar tapi kita bicara dalam hal yang bisa memberikan kita pekerjaan sesuai dengan klasifikasi,” ujarnya
Pihaknya berharap agar MRP dapat memyuarakan hak Otsus sesuai tugas dan fungsi mereka mengawal jalanya Otsus dan keberpihakan Orang Asli Papua khususnya pengusaha papua dalam penetapan lelang dan penunjukan proyek di Provinsi Papua.
Ketua Pokja Adat Adnan Sawaki yang menerimah langsung para pengusaha mengatakan bahwa, kedatangan mereka meminta MRP amankan hak mereka sebagai orang asli Papua.
“Aspirasi kita minta mereka membuat surat masuk dan berdasarkan surat itu kita membentuk sebuah pansus untuk pantu hak mereka di Pemerintah sebagai pengusaha,” ujannya.
Pihaknya minta sesuai dengan Perpres nomor 17 itu pekerjaan dibawah Rp1 miliar ditunjukkan langsung kepada pengusaha asli Papua, harus diwujudkan,” katanya, selain itu, mereka sampaikan perlu apa pengamana pekerjaan bagi mereka.
“Setiap pekerjaan-pekerjaan dari Otsus khusus harus diserahkan juga kepada pengusaha,” jelasnya.
Untuk itu, ia menegaskan sebagai bentuk tidak lanjut akan dirapatkan untuk bentuk pansus.
“Kita akan bentuk tim Pansus dan kita akan tindaklanjuti ke pemerintah daerah untuk mempertanyakan karena mengingat bahwa DPR sudah bagi DPA kalau kita membentuk pansus kan berarti kita bicarakan ke depan akan membentuk sebuah tim tim khusus yang untuk menangani masalah-masalah pengusaha asli Papua untuk ada keberpihakan kepada penguasa,” ujarnya. (ka)
