Diduga ada Pelanggara, Bawaslu Pusat dimintau Pantau Seleksi Komisioner di Intanjaya
Pojokindo – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia diminta memantau profesionalitas Tim Seleksi dalam penentuan komisioner Bawaslu di Papua tengah.
Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota Zona II Dogiyai, Deyai, Paniai dan Intan Jaya juga diminta profesional dalam seleksi administrasi serta penentuan 6 nama besar calon komisioner Bawaslu, sebelum penentuan akhir 3 nama komisoner.
Hal ini dikarenakan adanya dugaan kejanggalan terkait penetapan 12 nama besar calon komisioner Bawaslu Intan Jaya yang dinilai keliru.
Komisioner Nemi Kobogau S.E mendorong agar Tim Seleksi Bawaslu Zona II Dogiyai, Deyai, Paniai dan Intan Jaya bekerja sesuai dengan Pedoman Teknis serta berpatokan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
“Banyak kejanggalan Timsel yang kami temukan dalam penetapan 12 besar sangat keliru, karena tidak teliti semua berkas yang bertentangan dengan penyelenggaraan,” ungkapnya.
Temuan dimaksud di antaranya terdapat satu di antara peserta yang masih di bawah umur.
Kemudian, pernah mencalonkan diri pada Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Pemilu 2019, dan ada juga yang sudah terdaftar dalam sistem informasi partai politik (Sipol).
Ketentuan pedoman persyaratan merupakan konsekuensi hukum yang tidak boleh diluluskan oleh Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/kota.
Nemi mengaku sudah mengantongi beberapa data yang valid dalam tahapan seleksi calon komisioner Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
Ia mengingatkan Timsel agar tidak melakukan pengkondisian selama proses tahapan seleksi hingga penetapan 6 nama besar calon komisioner Bawaslu Intan Jaya.
Nemi sendiri merupakan Komisioner petahana Bawaslu Intan Jaya yang juga ikut sebagai peserta dalam proses seleksi kali ini.
Selama ini ia bertugas sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Sengketa pada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya.
“Saya berharap supaya penetapan 6 besar perlu mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan lebih fokus pada kemampuan peserta itu sendiri, tanpa keberpihakan salah satu elite politik,” Ungkapnya.