Tokoh Adat hingga Pemuda Papua Tolak OPM
JAYAPURA, POJOKINDO.com – Tokoh adat, agama, serta tokoh pemuda di Papua menolak klaim 1 Desember sebagai hari jadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Puluhan tokoh dari berbagai kalangan dan daerah menggelar diskusi di Obhe atau pendopo adat Kampung Sereh Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (29/11/2023).
Diskusi yang diprakarsai Ondofolo atau tokoh adat Kampung Sereh, Yanto Eluay, sebagai respon terhadap kelompok yang setiap tahun menyuarakan tanggal keramat tersebut. Adapun diskusi bertajuk ‘Tokoh Adat, Agama dan Pemuda Tolak HUT OPM’, sekaligus memberikan pernyataan sikap menolak segala bentuk kegiatan yang bertolak belakang dengan pemerintah Republik Indonesia.
Ada sekira 40 peserta hadir dalam diskusi ini. Ondofolo Kampung Sereh, Yanto Eluay, dalam sambutannya menyebut 1 Desember 1963 merupakan bagian dari propaganda Belanda untuk membenturkan rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia, kala itu.
Tujuannya, untuk memuluskan langkahnya menguasai Papua sepenuhnya selama masa pendudukan. Caranya, mendorong masyarakat Papua menuntut kemerdekaan agar nantinya sumber daya yang ada dikelola oleh Belanda.
“Belanda dulu menghasut orang tua kita dan mengadu domba kita sesama orang Papua, karena punya kepentingan yang mengakibatkan orang Papua saling konflik yang berujung kepada penderitaan orang tua kita sendiri,” ujarnya.
Ia berpesan kepada masyarakat Papua agar menanamkan sejarah yang benar kepada generasi muda. Sebab, generasi mudalah yang menentukan arah masa depan Papua selanutnya.
“Bahwa tidak ada hari kemerdekaan bangsa Papua karena itu semua buatan Belanda yang tidak mau pergi dari Tanah Papua atau Indonesia,” kata Yanto, yang juga anak kandung tokoh kharismatik Papua, Theys Hiyo Eluay.
“Itu semua pembohongan yang diciptakan oleh Belanda yang mengiming-imingi orang Papua (kemerdekaan) saat itu, sekali lagi saya tegaskan kita punya hari kemerdekaan yaitu 17 Agustus 1955,” sambungnya.
Sementara itu, Ondofolo Atamali, Septinus Ibo mengajak generasi muda Papua melakukan positif serta tidak terhasut doktrin dari pihak berseberangan.
“OPM adalah peninggalan Belanda yang tidak mau kita maju berkembang, jadi pada Desember ini kita tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain,” imbaunya.
Pendeta Jones Wenda yang juga hadir dalam forum diskusi, mengimbau generasi muda Papua untuk tidak terprovokasi ajakan demo. Ia berujar, masyarakat Papua harus sadar bahwa pemerintah adalah wakil Allah.
“Jangan mau ditipu oleh orang-orang yang mengajak demo, tidak ada untungnya bagi kita., Saya minta adik-adik tidak ikut aksi apapun yang berkaitan dengan 1 Desember,” pungkasnya. Diakhir diskusi, para peserta membuat kesepakatan berupa pernyataan sikap yang kemudian dibacakan bersama.
Adapun enam poin pernyataan sikap yang dibacakan yaitu:
- Kami menolak peringatan hari ulang tahun OPM tanggal 1 desember 2023, organisasi ini jelas memberontak dan terlarang, dan mengajak seluruh elemen masyarakat papua khususnya dan umumnya masyarakat indonesia untuk menolak HUT O{PM pada 1 Desember.
- Kepada warga Papua terutama mahasiswa untuk tidak memperingati ulang tahun OPM, karena hal tersebut sama saja menjadi penghianat bangsa.
- OPM adalah organisasi pemberontak yang tidak setuju akan hasil Pepera (penentuan pendapat rakyat) yang menyatakan bahwa rakyat Papua ikut Indonesia. Padahal Pepera sudah terjadi 54 tahun lalu dan hasilnya juga dianggap sah oleh pengadilan internasional. OPM tidak terima dan ingin memerdekakan diri, walaupun Papua adalah bekas jajahan Belanda dan otomatis masuk wilayah indonesia.
- Menolak dengan tegas kelompok separatis yang sering menyengsarakan masyarakat dan menghambat pembangunan, dan mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga negara kesatuan republik Indonesia. NKRI sudah final dan Papua tetap berada dalam pangkuan NKRI.
- Meminta kepada semua pihak keamanan agar dapat menindak tegas setiap adanya kelompok yang akan merayakan HUT OPM.
- Papua tetap merah putih, Papua NKRI, Papua damai. (KA)
