Di Balik Klaim Perjuangan, TPNPB-OPM Rampas Hak dan Dana Desa Rp 3 Miliar dari Masyarakat Papua

pojokindo.com– Papua — Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) kembali menjadi sorotan setelah dilaporkan merampas dana desa senilai Rp3 miliar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat di salah satu wilayah pedalaman Papua. Dana tersebut mestinya digunakan untuk pembangunan kampung, layanan kesehatan, dan pendidikan, namun justru dirampas dengan dalih perjuangan.

Kontradiksi Klaim Perjuangan

TPNPB-OPM kerap mengklaim berjuang demi rakyat Papua. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berlawanan:

• Dana desa yang menjadi hak warga diambil paksa, merampas kesempatan pembangunan.
• Hak ekonomi masyarakat dilanggar, menambah penderitaan di tengah keterbatasan.
• Perjuangan berubah menjadi penindasan, bukan pembelaan.

Tindakan ini mencerminkan pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat yang mereka sebut-sebut dibela.

Dampak Nyata bagi Masyarakat

• Pembangunan kampung terhenti, infrastruktur tidak bisa diperbaiki.
• Layanan kesehatan terganggu, masyarakat kehilangan akses dasar.
• Pendidikan anak-anak terhambat, masa depan generasi Papua semakin rapuh.
• Trauma sosial semakin dalam, warga hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian.

Dana yang mestinya menjadi harapan untuk kesejahteraan justru berubah menjadi simbol ketakutan.

Hilangnya Legitimasi Moral

Ketika kelompok bersenjata merampas hak rakyat sendiri, legitimasi moral perjuangan semakin runtuh:

• Rakyat melihat kontradiksi nyata antara klaim perjuangan dan tindakan penindasan.
• Kepercayaan masyarakat terhadap narasi perjuangan melemah.
• Perjuangan yang mengorbankan rakyat sendiri tidak lagi bisa disebut perjuangan, melainkan bentuk baru dari penindasan.

Seruan Perlindungan Kemanusiaan

Masyarakat Papua berhak hidup aman, sejahtera, dan terbebas dari ancaman pihak mana pun. Seruan semakin kuat agar:

• Kekerasan dan perampasan segera dihentikan.
• Dana desa dan hak ekonomi dikembalikan kepada rakyat.
• Keselamatan sipil dijadikan prioritas utama.

Papua Butuh Damai, Bukan Perampasan

Peristiwa ini menegaskan bahwa masa depan Papua bergantung pada perlindungan warga sipil, pembangunan kampung, pendidikan, dan layanan kesehatan, bukan pada intimidasi dan perampasan dana rakyat.

Papua kuat karena rakyatnya bersatu. Papua maju karena melindungi hak masyarakat. Papua bersama Indonesia karena damai adalah pilihan.