Pj Bupati Jayawijaya: Sanksi Tegas ASN Bila Terbukti Berpolitik Praktis
WAMENA, POJOKINDO.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jayawijaya dilarang keras berpolitik praktis terhadap pasangan calon presiden, kepala daerah dan caleg manapun, sebab ASN wajib hukumnya menjaga netralitas dalam momen pesta demokrasi.
Instruksi ini disampaikan Penjabat Bupati Jayawijaya, Sumule Tumbo saat gelar apel pagi di halaman Gedung Otonom Wenehule Hubi Wamena, Senin (15/1/2023).
Ia menegaskan, apabila ada ASN ketahuan dan terbukti melakukan praktek politik praktis, maka siap-siap menerima sanksi tegas. Sebab, ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
“ASN diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” ujar Sumule Tumbo.
Hal ini Kata Sumule sangat penting dalam upaya mewujudkan birokrasi yang netral serta SDM ASN yang bisa men-support agenda pemerintah yaitu salah satunya pemilihan umum yang nanti akan digelar.
“Saya harap untuk seluruh ASN Jayawijaya agar tidak terlibat politik praktis,segala peraturan tersebut harus di patuhi para ASN sebab yang melanggar akan di kenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” ungkapnya.
Sumule menjelaskan, situasi politik bisa saja memanas, tetapi ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak memihak pada kontestan politik yang akan bertanding di Pemilu maupun Pemilukada.
“Mari kita semua sepakat, biarlah siapapun yang bertanding baik tingkat pusat, daerah atau legislatif, proses itu untuk menentukan kader-kader pemimpin yang terbaik. Tapi kita sebagai ASN yang mengawaki jalannya roda pemerintahan harus tetap pada posisi netral siapapun juga pemenangnya,” jelasnya. (ka)
