Pernyataan Sikap AMPTPI DPW Indonesia Tengah Menolak Pembangunan Pos TNI dan Polri di Molama di Kabupaten Jayawijaya
JAYAPURA, POJOKINDO.com – Asosiasia Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTPI) se- Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Tengah usai identifikasikan konflik antara pihak Wouma dan Asolokobal menyatakan bahwa konflik tersebut bukan konflik adat Huwula, melainkan konflik kepentingan untuk pembangunan pos TNI dan Polri.
“Kami mahasiswa yang tergabung dalam asosiasi se-Pegunungan Tengah dengan tegas menolak pembangunan pos TNI dan Polri di Molama Kabupaten Jayawijaya,” tegas Elmau Mosip, Penanggung Jawab AMPTPI Dewan Pimpinan Wilayah Indonesia Tengah dalam pernyataannya.
AMPTPI DPWT menyatakan, konflik yang terjadi antara masyarakat distrik Woma dan Asolokal belum lama ini merupakan desain memanajemen perencanaan yang matang untuk menciptakan konflik sosial di masyarakat, agar bisa dapat tercapai tujuan tertentu atau mewujutkan target tertentu dengan membangun pos-pos militer.
Tetapi juga katanya untuk memuluskan pembangunan kantor pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Molama dengan leluasa tanpa memperhatikan aspirasi pro dan kontra lokasi pembangunan di Muliama.
“Rencana pembangunan kantor gubernur juga tanpa kajian AMDAL. Hal ini terjadi dalam satu bukti yang secara sadar dilakukan pada saat perdamaian,” ujarnya.
Oleh sebab itu sekali lagi mahasiswa yang tergabung di dalam AMPTPI DPW Indonesia Tengah menyatakan menolak pembangunan pos TNI dan Polri di Molama,” tukasnya.
Masyarakat Asolokobal di distrik Asolokobal meminta agar pemerintah mendirikan pos kemanan TNI atau Polisi di wilayah Molama, areal yang baru – baru ini menjadi medan perang suku antara Asolokobal dan Wouma.
Permintaan itu disampaikan dengan alasan areal Molama sering dijadikan tempat perang suku atau pertikaian antar suku oleh kedua belah pihak, termasuk perang suku yang baru saja terjadi, sehingga dirasa perlu untuk dirikan pos kemanan di wilayah tersebut.
“Melihat tempat kasus atau kejadian – kejadian perang atau pertikaian antar suku yang sering terjadi dan baru saja kami alami di wilayah atau daerah rawan konflik atau daerah tersebut adalah disebut weny karowa, maka sudah menjadi wajib dan segerah membangun pos TNI atau Brimob di wilayah Wouma Molama, jalan Megapura Asolokobal” kata Yustinus Asso, tokoh masyarakat Asolokobal membacakan rekomendasi atas pernyataan sikap masyarakat yang dikutib Suara Papua dari RRI.
Hal tersebut disampaikannya saat upacara inisiasi adat perdamaian oleh masyarakat Asolokobal yang berlangsung di distrik Asolokobal, Senin (08/07/2024) sore.
Kegiatan itu dihadiri Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili Asisten III Setda, Petrus Mahuse bersama sejumlah OPD lainnya.(ka)
