Dinsos Jayapura: Jumlah Penerima Bansos BLT di Kabupaten Jayapura Naik 14 Ribu Orang
SENTANI, POJOKINDO.com – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Arry Ronny Deda menyebutkan jumlah penerima manfaat dana bantuan langsung tunai (BLT) bantuan sosial tahun 2024 di Kabupaten Jayapura berjumlah 14 ribu orang.
Bantuan sosial ini akan disalurkan per tiga bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (PKM). Besaran bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp200.000 per bulan, sehingga totalnya mencapai Rp 600.000.
Pembayaran dilakukan Pos Indonesia Cabang Sentani dan pihak bank BUMN untuk proses penyalurannya.
“Kalau di kita langsung di kantor Pos dan Bank,” jelasnya belum lama ini.
Arry menjelaskan jumlah penerima manfaat naik menjadi 14 ribu orang sesuai yang sudah diusulkan di Kementrian Sosial.
“Data yang lama dari tahun 2000-an, jadi kementerian menambah kuota kita sebanyak 14 ribu. Dalam satu tahun terima per tiga bulan, nilainya Rp 600 ribu. Jadi mereka akan menerima Rp 200 ribu,” katanya.
Sebelumnya, PT Pos Indonesia Cabang Jayapura menyebutkan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada Februari hingga Maret 2024 mencapai 83 persen atau sebanyak 449.026 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Tanah Papua.
Kepala Kantor Pos Jayapura Kusnadi, di Jayapura, Sabtu (30/3), mengatakan untuk 13 kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja KCU Jayapura.
Wilayah tersebut antara lain Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Nduga, Pegunungan Bintang, Sarmi, Tolikara, Yahukimo, dan Yalimo.
“Untuk itu diharapkan kepada pemerintah setempat agar hadir sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati, sehingga penyaluran bisa tepat sasaran,” katanya.
Menurut Kusnadi, pembayaran yang dilakukan ini merupakan bulan Februari dan Maret, sehingga pihaknya berharap pada 2 April nanti semua bisa diselesaikan penyaluran.
“Berdasarkan data per 29 Maret, kabupaten yang penyaluran masih rendah yakni Pegunungan Bintang dan Mamberamo Raya dimana keduanya masih di bawah 50 persen,” ujarnya lagi.
Dia menjelaskan kendala untuk Kabupaten Pegunungan Bintang ini dikarenakan ketidakhadiran kepala distrik pada saat perjanjian yang telah disepakati, sehingga pihaknya sedang mengatur kembali jadwal penyaluran.
“Sedangkan Kabupaten Mamberamo Raya dikarenakan cuaca, sehingga ada beberapa kampung yang akses menggunakan laut, kemudian juga untuk pesawat yang masuk hanya seminggu sekali sehingga kami sedang gencar menyelesaikannya dengan sisa waktu yang ada,” katanya lagi.
Dia menambahkan, pihaknya telah menyampaikan hal ini kepada Kantor Pos Pusat agar target penyelesaian yang seharusnya pada 2 April mungkin bisa diundur mengingat adanya kendala-kendala dalam penyaluran. (ka)
