Ketua I KNPB Warius Wetipo: Tolak dan Boikot Pemilu 2024 di Papua, Indonesia Sebagai Penjajah
JAYAPUA, POJOKINDO.com – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengatakan, Pemilu pada 14 Februari 2024 merupakan bagian dari kerangka kolonialisme dan bentuk politik pendudukan paksa (power repression).
Menurut Warius, Indonesia bakal melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan presiden mendatang mendapat penolakan dari KNPB.
“KNPB dengan tegas menolak agenda penguasa kolonial Indonesia di teritori West Papua, karena Indonesia adalah penguasa penjajah dan rakyat West Papua sebagai bangsa terjajah belum menentukan nasib politik atau belum mendapat status politiknya di bawah hukum internasional,” kata Warius.
Dikatakan Warius, pihaknya West Papua adalah wilayah tak berpemerintahan (non-self movernment territory) yang belum menentukan nasibnya sendiri.
Oleh sebab itu, kata Warius, Pemilu dalam kerangka kolonialisme bukanlah bentuk hak menentukan nasib politik bangsa Papua, melainkan suatu bentuk politik pendudukan paksa (power repression).
“Pemilu ini tidak mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat Papua yang sebenarnya, melainkan merupakan alat manipulasi yang hegemonik untuk mempertahankan kontrol kolonial atas tanah air West Papua,” ujarnya.
Selain itu, jelas Warius, karena Pemilu dalam kolonialisme tidak mencerminkan demokrasi sepenuhnya bagi rakyat West Papua.
Dikatakan, Pemilu nanti bukanlah ruang demokratis yang sejati. Sebab Kata Wetipo pada prakteknya bertentangan dengan prinsip kebebasan, kesetaraan dan keadilan.
“Dalam 60 tahun terjajah, Pemilu hanyalah suatu simbolis untuk memberikan kesan legitimasi kolonial di West Papua, sebab faktanya semua keputusan ekonomi politik tentang West Papua diambil alih penguasa Penjajah,” katanya.
Buktinya, kata Warius, orang Papua sedang menyaksikan secara terbuka represi kebijakan Otsus, Pemekaran, operasi militer, dan eksploitasi SDA tiada henti di West Papua.
“Semua dipaksakan Jakarta dengan menutup ruang-ruang demokrasi rakyat West Papua melalui senjata dan penjara,” ujarnya.
Hal ini juga, kata Warius demi kekuasan politik ekonomi kolonial West Papua hanya dijadikan objek eksploitasi bagi pencitraan elit politik kolonial.
Hal ini tentu berbanding terbalik dengan kondisi rakyat West Papua digiring dalam budaya demokrasi yang penuh dengan manipulasi, korup, dan pecah belah dan permusuhan sesama rakyat terjajah.
“Pemilu ini merupakan ajang kemenangan bangsa penjajah Indonesia menaklukkan bangsa Papua baik secara ekonomi maupun politik,” jelasnya.
Faktanya, menurut Warius, bangsa Papua yang tersisa 2,9 juta akan kehilangan representasi politik akibat konsolidasi warga penjajah (non-Papua) yang telah bersatu bersama penguasa kolonial untuk mengambil alih West Papua melalui pemilu kali ini.
“Ini dibuktikan dari dominasi bakal calon non-Papua di hampir semua kota di tanah Papua. Artinya, paket politik Otsus yang katanya untuk proteksi, keberpihakan, dan
Perlindungan hanyalah kabualan Jakarta, Yang nyata di depan mata kita adalah, politik ambil alih kekuasaan di Papua untuk lebih memantapkan ekspansi modal, militer dan pendatang (non Papua) di Tanah Papua,” pungkasnya. (ka)
