Ribka Haluk: Bupati se-Papua Tengah Diminta Gotong Royong Atasi Kemiskinan Ekstrem
NABIRE, POJOKINDO.com – Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, menginstruksikan 8 Bupati di wilayahnya untuk gotong rotong mengentaskan kemiskinan ekstrem. Sebab, pihaknya menargetkan penduduk kategori miskin 71.388 jiwa di Provinsi Papua Tengah tertangani tahun depan.
Harapannya, masyarakat Papua Tengah bebas dari kasus kemiskinan akut pada 2024.
“Saya tidak ingin lagi mendengar ada masyarakat yang tidak terlayani oleh pemerintah daerah,” ujar Ribka Haluk, saat menyalurkan bantuan langsung tunai Rp 31.6 miliar kepada 11.107 warga di nabire, Rabu (13/12/2023).
Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, Ribka mengimbau seluruh Bupati untuk tidak ragu mengintervensi program dan kegiatan kerja pada 2024. Utamanya dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah masing-masing. Ia berpesan kepada setiap Bupati agar benar-benar melayani masyarakat di daerah.
“Saya tidak ingin kita melayani pimpinan saja atau melayani diri sendiri. Jangan sampai kebalikannya, justru kita dilayani oleh masyarakat,” tegasnya.
Ribka menganalogikan pangkat dan jabatan bukanlah untuk berkuasa, tetapi untuk mengabdi kepada negara serta masyarakat. Menirukan pesan Presiden Jokowi, Ribka berpesan kepada kepala daerah tidak boleh hanya bekerja di kantor saja.
Sebaliknya, Bupati diminta memperbanyak waktunya terjun ke lapangan untuk merasakan kondisi masyarakat.
“Kita harus tau kondisi Kesehatan rakyat kita, kita harus tau situasi inflasi yang dihadapi mereka, kita harus tau masyarakat kita makan atau kelaparan termasuk kita harus tau bagaimana kondisi pelayanan pendidikan anak-anak kita,” ujarnya.
Ribka mengaku belum berbuat banyak kepada masyarakat, mengingat Provinsi Papua Tengah baru saja berusia 1 tahun. Meski begitu, pihaknya berupaya keras meningkatkan pelayanan pemerintahan agar dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Saat ini ada 71.388 jiwa yang menurut data Kemenko PMK RI dengan kondisi kemiskinan ekstrem, tetapi angka itu menurut saya belum real sebab masih banyak yang belum terdata, sehingga ini menjadi PR kita bersama,” pesannya.
Ribka berujar letak geografis wilayah Papua Tengah sangat ekstrem. Banyak daerah sulit dijangkau lewat darat dan udara. Karena itu, diperlukan kerja sama secara berkesinambungan untuk menuntaskan masalah kesenjangan sosial masyarakat. Adapun penduduk di Papua Tengah sekira 1,3 juta jiwa.
“Ke depan saya harapkan tidak boleh lagi ada menyalahkan pemerintah pusat, Presiden dan Mendagri, sebab kita ini adalah anak daerah yang diberikan kepercayaan untuk menjadi Gubernur atau pun Bupati.”
“Kalau masyarakat marah atau belum sejahtera, harusnya kita malu dan menyalahkan diri kita sendiri. Tidak boleh juga kita salahkan masyarakat, karena rakyat itu tidak pernah salah,” katanya.
Ribka menegaskan, negara telah memberikan kewenangan besar kepada daerah lewat UU Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. Untuk itu, kewenangan khusus harus dimanfaatkan dan diatur sebaik-sebaiknya.
“Jadi, siapa pun di antara kita anak Papua yang mendapat mandat dari rakyat, harus bekerja keras. Kalau hanya untuk berkuasa dan memikirkan diri sendiri, lebih baik tidak usah menjadi pemimpin,” tegasnya.
“Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh Bupati dan pimpinan OPD untuk memikirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” sambung Ribka. (ka)
