Soal Pendekatan Masalah Papua, Panglima TNI: OPM Masih Kombatan, Kita Lawan dengan Senjata
JAKARTA, POJOKINDO.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023) pagi. Agus Subiyanto menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membeberkan caranya menangani masalah keamanan di Papua. Agus mengambil pendekatan yang disebut ‘smart power’. Maksudnya, gangguan keamanan di papua ditangani melalui kombinasi antara soft power dan hard power.
Selain pendekatan teritorial, eks KSAD itu menyatakan akan menjalankan kepemimpinannya seperti Laksamana Yudo.
“Jadi menghadapi Papua itu harus smart power. Menggunakan soft power, kita akan kedepankan operasi teritorial,” kata Agus usai serah terima jabatan Panglima TNI di Plaza Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22/11/2023).
Panglima TNI tetap menggunakan pendekatan senjata karena Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB) – Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih kombatan.
Agus menyebut hard power adalah langkah penegakan hukum demi mempertahankan kedaulatan negara.
“Karena mereka (Organisasi Papua Merdeka/Kelompok Kriminal Bersenjata) masih kombatan, jadi akan kita lawan dengan senjata tentunya,” ujar Agus.
“(Dengan) pasukan kita yang terlatih tadi, yang saya sampaikan di awal, well-trained,” tuturnya lagi.
Diketahui, Laksamana Yudo Margono resmi menyerahkan jabatan Panglima TNI kepada Jenderal Agus Subiyanto. Proses serah terima jabatan (sertijab) digelar di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Rabu siang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu pagi.
Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 102 TNI Tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan.
Selepas pembacaan Surat Keputusan (SK), dilakukan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Joko Widodo. (Khoirul Anam)
