Bawaslu akan Koordinasi KPK Cari Tahu Kebenaran Pakta Integritas Pj Bupati Sorong
SORONG, POJOKINDO.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bakal mencari tahu kebenaran tentang dugaan adanya pakta integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.
Sebelumnya, beredarnya pakta integritas itu melibatkan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI TSP Silaban.
Pakta integritas Pj Bupati Sorong tersebut ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kami coba koordinasi dengan KPK mengenai hal itu,” kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, kepada media, Kamis (23/11/2023).
Menurutnya, Bawaslu RI pun segera menghubungi Bawaslu Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.
“Nanti, kami coba lagi Bawaslu Sorong melakukan penelusuran berdasarkan itu,” ujar Rahmat Bagja.
Pakta integritas tersebut beredar setelah Yan Piet Mosso terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada 11 November lalu.
Satu di antara isinya adalah perintah untuk memenangkan satu di antara tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.
Sepekan kasus ini mencuat, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, memutasi TSP Silaban dari Kabinda Papua Barat menjadi staf khusus Kasad.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan TNI.
Dugaan pakta integritas antara Yan Piet Mosso dan mantan Kabinda Papua Barat itu sempat menjadi sorotan Bawaslu Papua Barat.
Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, mengatakan dugaan pakta integritas tersebut bisa menjadi peringatan bagi pejabat untuk menghindari politik praktis menjelang Pemilu 2024.
“Kami tidak diberi kewenangan dari Bawaslu RI untuk menelusuri soal pakta integritas itu,” kata Elias Idie di Swiss-Belhotel Manokwari, Jumat (17/11/2023) siang. (Khoirul Anam)
