Pencemaran Nama Baik, Benny Sweny Minta Presiden Jokowi Copot John Wempi Wetipo sebagai Wamendagri
JAYAPURA, POJOKINDO.com – Pernyataan Wamendagri, John Wempi Wetipo terkait belum dilantiknya Benny Sweny dan Orpa Nari sebagai anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) karena keduanya menolak Otsus nampaknya masih melukai perasaan Benny Sweny dan keluarganya.
Tak ayal, Benny Sweny sudah melaporkan Wamendagri John Wempi Wetipo ke Polda Papua atas tuduhan pencemaran nama baik.
Namun kini Benny Sweny kembali memberikan tanggapan keras atas pernyatan Wamendagri John Wempi Wetipo tersebut.
Menurut Benny Sweny, tindakan Wamendagri, John Wempi Wetipo dalam pelantikan MRP merupakan delegitimasi kredibilitas Presiden Jokowi di Papua.
“Yang disebutkan pelantikan itu harus lengkap jumlahnya,” ucap Benny Sweny, Senin (13/11/2023) pagi.
Kata Benny Sweny, pelantikan itu baru bisa dilakukan sesuai dengan jumlah anggota MRP sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU 21/2001 jo UU 2/2021, PP 54/2004, dan Perdasi 5 Tahun 2023.
Sehingga, apa yg dilakukan Wamendagri dengan hanya melantik 34 anggota lebih dulu di MRP dan 8 calon MRP lainnya dipending, termasuk 28 anggota yang dilantik MRPT (Majelis Rakyat Papua Tengah) dan 14 calon dipending merupakan mal-administrasi management pemerintahan.
“Saya menilai ini tindakan di luar hukum (out of law) yang merusak kredibilitas dan reputasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencapai approval rating 80 persen,” terang Benny Sweny.
Lanjut Benny Sweny, dampak besarnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pencapaian pembangunan dan perhatian Presiden Jokowi bagi Papua.
Untuk itu, Benny Sweny meminta Presiden Jokowi meninjau kembali (review) posisi John Wempi Wetipo sebagai Wamendagri.
“Dia Orang Asli Papua (OAP), bukannya menjadi problem solver tetapi justru problem maker bagi masyarakat Papua,” tegas Beny Sweny.
Tambah Benny Sweny, statemen Wamendagri, John Wempi Wetipo di depan publik selalu menjadi blunder.
“Saya pikir ini menimbulkan kegaduhan baru yang bisa berdampak bagi peningkatan eskalasi stabilitas keamanan menjelang Pemilu 2024 di Tanah Papua,” tutup Benny Sweny. (Khoirul Anam)
