33 Anggota MRPS Dilantik Bulan Ini? Apolo Safanpo Ungkap Hal Mengejutkan
MERAUKE, POJOKINDO.com – Anggota Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) segera dilantik dalam bulan ini.
Sebanyak 33 anggota MRPS tersebut, bakal dilantik sembari menunggu penetapan dan pengesahan keanggotaan MRPS oleh Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri.
Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo menjelaskan, pihaknya mengikuti rapat klarifikasi dan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Rapat tersebut membahas Lima calon anggota MRPS yang sebelumnya dipersoalkan oleh panitia pemilihan (Panpil) Kabupaten Merauke beberapa waktu lalu.
“Dasar pelaksanaan rapat kemarin yakni, surat Mendagri kepada Pj Gubernur Papua Selatan tanggal 17 Oktober 2023, tentang hasil penelitian terhadap dokumen persyaratan calon anggota MRPS,” kata Apolo di kantornya, Jumat (4/11/2023).
Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2023, sambungnya, membahas tentang evaluasi, dan klarifikasi Pj Gubernur Papua Selatan terhadap lima calon anggota MRPS yang diadukan oleh Panpil Kabupaten Merauke.
“Klarifikasinya sudah kami sampaikan, dan kesimpulannya adalah, bahwa mereka (lima calon) ikut dilantik bersama 28 calon lainnya setelah Pj Gubernur melengkapi dokumen-dokumen administrasi yang kurang,” terang Apolo.
Mantan Rektor Universitas Cenderawasih itu menuturkan, permintaan klarifikasi dilakukan berdasarkan surat Panpil Kabupaten Merauke tertanggal 13 Juni 2023.
Perihal pengaduan Panpil MRPS Kabupaten Merauke, bahwa hasil yang ditetapkan oleh Panpil Merauke berbeda dengan yang ditetapkan oleh Panpil Provinsi, khususnya terhadap tiga calon dari unsur adat dan dua calon dari unsur perempuan.
“Unsur adat atas nama Paskalis Imadawa, Gabriel Wayemi Gebze dan Natalis Basik-Basik. Unsur perempuan atas nama Muria M Balagaize dan Frederika Gegat,” ujarnya.
“Masalah ini sudah kami sudah tindaklanjaluti dalam rapat evaluasi dan klarifikasi bersama kementerian dan lembaga di Jakarta,” sambungnya.
Kesimpulannya adalah, telah disepakati pelantikan 33 anggota majelis rakyat Papua Selatan dapat dilakukan setelah Penjabat Gubernur Papua Selatan melengkapi sejumlah permintaan panitia peneliti dari kementerian dan lembaga.
Hal yang diminta mencakup dokumen administrasi yang masih kurang, membuat berita acara proses penetapan SK Gubernur, dan memfasilitasi serta memediasi panpil kabupaten dan provinsi untuk islah.
“Rencana pelantikan masih bersifat informasi lisan, belum ada surat resmi. Untuk Papua Selatan rencananya pada 6 November, Papua pada 7 November dan Papua Tengah pada 8 November 2023. Itu belum final karena kita masih tetap menunggu instruksi dari kementerian,” tutup Apolo. (Khoirul Anam)
