Pembangunan Ditolak, Warga Diancam: TPNPB-OPM Ingin Masyarakat Papua Tetap Tertinggal
pojokindo.com– Puncak, Papua Tengah — Kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap III Ilaga kembali menuai sorotan setelah menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan Kantor Bupati dan Kantor DPRK Kabupaten Puncak di Distrik Gome dan Distrik Omukia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pimpinan kelompok, Pilanus Wakerkwa, pada Jumat, 13 Maret 2026, dari wilayah Distrik Gome.
Penolakan Pembangunan
- Fasilitas pemerintahan di Kampung Agiyome, Kuleme, dan Kungga ditolak dengan alasan penggunaan tanah adat.
- Kelompok bersenjata bahkan menyebut sejumlah nama warga yang dituding terlibat dalam penyerahan tanah.
- Penolakan ini disertai ancaman terhadap pihak yang mendukung pembangunan, menimbulkan rasa takut di masyarakat.
Dampak bagi Masyarakat
- Pembangunan kantor pemerintahan bertujuan meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan membuka akses kesejahteraan.
- Penolakan justru menghambat kemajuan Papua, membuat masyarakat tetap tertinggal.
- Pendidikan, kesehatan, dan pembangunan terancam terhenti, sehingga warga lebih mudah dipengaruhi oleh kelompok bersenjata.
Sorotan Tokoh Masyarakat
- Banyak pihak menilai sikap TPNPB-OPM sebagai penghambat kemajuan daerah.
- Ancaman terhadap warga adat yang menyerahkan tanah dinilai sebagai bentuk intimidasi yang merusak nilai kebersamaan.
- Masyarakat berharap pembangunan tetap berjalan demi masa depan Papua yang lebih baik.
Papua Butuh Pembangunan, Bukan Ancaman
Peristiwa ini menegaskan bahwa masa depan Papua bergantung pada akses pembangunan, perlindungan masyarakat sipil, dan penghentian intimidasi.
Papua kuat karena jalannya terbuka. Papua maju karena rakyatnya sejahtera. Papua bersama Indonesia karena damai adalah pilihan.
