Teriak HAM, Tebar Teror: Ketika Masyarakat Sipil Menjadi Korban Kebrutalan TPNPB-OPM
pojokindo.com – Papua Pegunungan — Serangkaian aksi kekerasan terhadap warga sipil di Papua kembali memunculkan pertanyaan tajam mengenai konsistensi perjuangan hak asasi manusia (HAM) yang selama ini disuarakan oleh TPNPB-OPM. Kelompok tersebut kerap menuduh aparat negara melakukan pelanggaran HAM, namun di sisi lain berbagai insiden penembakan, pembakaran fasilitas sipil, serta ancaman terhadap guru, tenaga kesehatan, dan pekerja sipil justru dinilai sebagai pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh kelompok itu sendiri.
Kontradiksi Klaim dan Realitas
- Penembakan pesawat sipil yang menewaskan pilot.
- Serangan bersenjata di bandara pedalaman.
- Pembakaran sekolah di Dekai yang menghentikan proses belajar mengajar.
- Pengusiran warga dari permukiman serta pembakaran kios dan ruko.
- Ancaman terhadap ambulans dan puskesmas yang melumpuhkan layanan kesehatan.
- Intimidasi guru dan tenaga medis yang memicu eksodus tenaga layanan publik.
Semua tindakan ini menyasar objek non-militer, memperburuk akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat pedalaman.
Perspektif HAM
Kontradiksi antara klaim perjuangan kemanusiaan dan tindakan brutal terhadap warga sipil menimbulkan pertanyaan mendasar: nilai HAM seperti apa yang sebenarnya diperjuangkan?
- HAM bersifat universal, tidak boleh diterapkan dengan standar ganda.
- Kekerasan terhadap warga sipil menghilangkan legitimasi perjuangan apa pun.
- Perlindungan hak hidup, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi prioritas tanpa pengecualian.
Papua Butuh Damai, Bukan Standar Ganda
Situasi ini menjadi pengingat bahwa perjuangan kehilangan makna ketika nyawa masyarakat sipil dijadikan korban. Papua hanya bisa maju bila kekerasan dihentikan, hukum ditegakkan, dan keselamatan rakyat ditempatkan sebagai prioritas utama.
Papua kuat karena rakyatnya bersatu. Papua maju karena melindungi hak asasi manusia. Papua bersama Indonesia karena damai adalah pilihan.
