Mahasiswa Papua di Gorontalo Tuntut Jokowi Tarik Militer dari Kabupaten Puncak
JAYAPURA, POJOKINDO.com – Mahasiswa Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Puncak (IPMP) di Provinsi Gorontalo, kota studi Gorontalo bersama tim investigasi HAM di Kabupaten Puncak mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menarik aparat militer dari Kabupaten Puncak.
“Kami mohon bapak Presiden Jokowi dan petinggi TNI dan Polri untuk segera menarik aparat militer non organik yang menempati wilayah dari masyarakat sipil di distrik Sinak, Oneri dan Agandugume di Kabupaten Puncak,” tegas Sibilok Tabuni, Koordinator Ikatan Pelajar Mahasiswa Puncak (IPMP) di Provinsi Gorontalo ketika membacakan pernyataan mahasiswa Puncak di Asrama Cenderawasih IX Gorontalo pada, Rabu (10/7/2024).
Tabuni mengatakan, mahasiswa Puncak juga menolak pembangunan gudang logistik di Agandugume, sesuai penolakan masyarakat setempat. Pembangunan gedung logisitik ini dilakukan secara paksa oleh aparat TNI dan pemerintah daerah Puncak.
“Maka kami minta untuk segerah hentikan pembangunan gudang tersebut sekarang juga,” tukasnya.
Pernyataan itu disampaikan pihaknya mengingat terjadinya sejumlah pembunuhan warga masyarakat disertai dengan mutilasi yang tak kunjung diselesaikan negara.
Terutama terjadinya penembakan terhadap salah satu pelajar atas nama Makilon Tabuni (12) pada 22 Februari 2022, 6 orang lainya yang mengalami luka-luka pada 3 Maret 2023, pembunuhan dan mutilasi terhadap ibu Tarina Murib dan 7 orang lainnya luka-luka pada 6 Mei 2023.
Penembakan terhadap Panius Tabuni (Kepala sekolah Sinak) bersama 2 orang anak pada 3 Februari 2024 di Distrik Omukia, penyiksaan terhadap Warinus Murib dan dua teman lainya. Pengungsian tahun 2023 dari Distrik Sinak, Yugumuak dan Mageabume yang jumlahnya ribuhan masyarakat pada tahun 2024.
Termasuk pengungsian masyarakat dari distrik Oneri dan Agandugume. Terjadi juga kekerasan serta sikap intimidatif dan diskriminatif oleh aparat TNI-Polri.
Oleh sebab itu mahasiswa Puncak di Gorontalo mendesak Jokowi dan petinggi TNI dan Polri untuk segera menarik aparat militer dari Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah dengan segera mungkin.
Berikut pernyataan sikap mahasiswa Puncak di Gorontalo;
- Mendesak Presiden Joko widodo dan petinggi TNI dan Polri untuk segerah tarik aparat militer non organik, dari wilayah Kabupaten Puncak Papua segera mungkin dari distrik Sinak, Oneri dan Agandugume.
- Segera hentikan pembangunan gudang logistik di wilayah distrik Agandugume sesuai dengan desakan masyarakat setempat. Dalam hal ini pihak TNI dan Pemerintah Puncak terkesan dengan sikap paksa untuk melakukan pembangunan gudang tersebut, sehingga sekali lagi mahasiswa minta untuk dihentikan.
- Kehadiran aparat TNI di Kabupaten Puncak membuat masyarakat mengalami traumatik dan tidak ada kebebasan hidup walaupun diderah sendiri. Pemerintah Puncak dalam hal ini Pj Bupati, Darwin Tobing untuk tidak tidur, tetapi dengan segera membatasi akses aparat TNI-Polri yang semena-mena di sana.
- Mahasiswa mengutuk aparat TNI-Polri yang semena-mena melakukan penembahkan terhadap masyarakat sipil tanpa diketahui identitasnya.
- Mahasiswa minta pelaku pembunuhan Makilon Tabuni dan mutilasi ibu Tarina Murib untuk segera diproses hukum.
- Mahasiswa mengutuk keras lembaga DPDR Kabupaten Puncak yang selama ini seperti orang buta dan tidak menyuarakan hak-hak dasar masyarakat sipil di Puncak.(ka)
